SURVEILANS PENYAKIT DEMAM BERDARAH DI SALATIGA JAWA TENGAH
Pendahuluan
Pada awal tahun 2004 kita dikejutkan kembali dengan merebaknya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan jumlah kasus yang cukup banyak. Hal ini mengakibatkan sejumlah rumah sakit menjadi kewalahan dalam menerima pasien DBD. Untuk mengatasinya pihak rumah sakit menambah tempat tidur di lorong-lorong rumah sakit serta merekrut tenaga medis dan paramedis. Merebaknya kembali kasus DBD ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian menganggap hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan sebagian lagi menganggap karena pemerintah lambat dalam mengantisipasi dan merespon kasus ini.
Penyakit Demam Berdarah atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) ialah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut.
Penyakit DBD sering salah didiagnosis dengan penyakit lain seperti flu atau tipus. Hal ini disebabkan karena infeksi virus dengue yang menyebabkan DBD bisa bersifat asimtomatik atau tidak jelas gejalanya. Data di bagian anak RSCM menunjukkan pasien DBD sering menunjukkan gejala batuk, pilek, muntah, mual, maupun diare. Masalah bisa bertambah karena virus tersebut dapat masuk bersamaan dengan infeksi penyakit lain seperti flu atau tipus. Oleh karena itu diperlukan kejelian pemahaman tentang perjalanan penyakit infeksi virus dengue, patofisiologi, dan ketajaman pengamatan klinis. Dengan pemeriksaan klinis yang baik dan lengkap, diagnosis DBD serta pemeriksaan penunjang (laboratorium) dapat membantu terutama bila gejala klinis kurang memadai.
Pembahasan Surveilans DBD di kota Salatiga
Tahun 2010 baru menginjak bulan ketiga. Tetapi dibandingkan tahun 2009, penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun ini meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2009 lalu, ada sekitar 76 kasus DBD dengan penanganan fogging di 22 tempat. Sedangkan pada awal tahun ini , kasus DBD sudah 97 kasus dan fogging 47 kali. Kecamatan Sidorejo masih menduduki peringkat tertinggi terkait banyaknya kasus DBD ini.
Selama ini pengertian konsep surveilans epidemiologi sering dipahami hanya sebagai kegiatan pengumpulan data dan penanggulangan KLB, pengertian seperti itu menyembunyikan makna analisis dan penyebaran informasi epidemiologi sebagi bagian yang sangat penting dari proses kegiatan surveilans epidemeiologi. Menurut WHO, surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu definisi surveilans epidemiologi yang lebih mengedepankan analisis atau kajian epidemiologi serta pemanfaatan informasi epidemiologi, tanpa melupakan pentingnya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data.
Dalam sistem ini yang dimaksud dengan surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
Manajemen Surveilans
Surveilans mencakup dua fungsi manajemen:
1) fungsi inti;
2) fungsi pendukung.
Fungsi inti (core activities) mencakup kegiatan surveilans dan langkah-langkah intervensi kesehatan masyarakat. Kegiatan surveilans mencakup deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, umpan-balik (feedback). Langkah intervensi kesehatan masyarakat mencakup respons segera (epidemic type response) dan respons terencana (management type response). Fungsi pendukung (support activities) mencakup pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya manusia dan laboratorium, manajemen sumber daya, dan komunikasi (WHO, 2001; McNabb et al., 2002).
Langkah-Langkah Pengembangan Surveilans Epidemiologi Berbasis Masyarakat
Meskipun di lapangan banyak variasi pelaksanaannya, namun secara garis besarnya langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh adalah dengan melakukan persiapan internal dan persiapan eksternal. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
Persiapan
1. Persiapan Internal
Hal-hal yang perlu disiapkan meliputi seluruh sumber daya termasuk petugas kesehatan, pedoman/petunjuk teknis, sarana dan prasarana pendukung dan biaya pelaksanaan.
a. Petugas Surveilans
Untuk kelancaran kegiatan surveilans di desa siaga sangat dibutuhkan tenaga kesehatan yang mengerti dan memahami kegiatan surveilans. Petugas seyogyanya disiapkan dari tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Puskesmas sampai di tingkat Desa/Kelurahan. Untuk menyamakan persepsi dan tingkat pemahaman tentang surveilans sangat diperlukan pelatihan surveilans bagi petugas.
Untuk keperluan respon cepat terhadap kemungkinan ancaman adanya KLB, di setiap unit pelaksana (Puskesmas, Kabupaten dan Propinsi) perlu dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC) KLB. Tim ini bertanggung jawab merespon secara cepat dan tepat terhadap adanya ancaman KLB yang dilaporkan oleh masyarakat.
b. Pedoman/Petunjuk Teknis
Sebagai panduan kegiatan maka petugas kesehatan sangat perlu dibekali buku-buku pedoman atau petunjuk teknis surveilans.
c. Sarana & Prasarana
Dukungan sarana & prasarana sangat diperlukan untuk kegiatan surveilans seperti : kendaraan bermotor, alat pelindung diri (APD), surveilans KIT, dll.
d. Biaya
Sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan surveilans. Biaya diperlukan untuk bantuan transport petugas ke lapangan, pengadaan alat tulis untuk keperluan pengolahan dan analisa data, serta jika dianggap perlu untuk insentif bagi kader surveilans.
2. Persiapan Eksternal
Tujuan langkah ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat, terutama tokoh masyarakat, agar mereka tahu, mau dan mampu mendukung pengembangan kegiatan surveilans berbasis masyarakat. Pendekatan kepada para tokoh masyarakat diharapkan agar mereka memahami dan mendukung dalam pembentukan opini publik untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan surveilans di desa siaga. Dukungan yang diharapkan dapat berupa moril, finansial dan material, seperti kesepakatan dan persetujuan masyarakat untuk kegiatan surveilans.
Langkah ini termasuk kegiatan advokasi kepada para penentu kebijakan, agar mereka mau memberikan dukungan. Jika di desa tersebut terdapat kelompok-kelompok sosial seperti karang taruna, pramuka dan LSM dapat diajak untuk menjadi kader bagi kegiatan surveilans di desa tersebut.
Mekanisme Kerja surveilans
Kegiatan surveilans epidemiologi kesehatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan sistematis dengan mekanisme kerja sebagai berikut :
1.dentifikasi kasus dan masalah kesehatan serta informasi terkait lainnya
2. Perekaman, pelaporan, dan pengolahan data
3. Analisis dan interpretasi data
4. Studi epidemiologi
5. Penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkannya
6. Membuat rekomendasi dan alternatif tindaklanjut
7. Umpan balik.
Sumber Data surveilens
Sumber data surveilans epidemiologi meliputi :
a. Data kesakitan yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat.
b. Data kematian yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan serta laporan kantor pemerintah dan masyarakat.
c. Data demografi yang dapat diperoleh dari unit statistik kependudukan dan masyarakat
d. Data geografi yang dapat diperoleh dari unit unit meteorologi dan geofisika
e. Data laboratorium yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat.
f. Data kondisi lingkungan.
g. Laporan wabah
h. Laporan penyelidikan wabah/KLB
i. Laporan hasil penyelidikan kasus perorangan
j. Studi epidemiology dan hasil penelitian lainnya (kepmenkes,2003)
Hasil pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit DBD yang telah dilakukan oleh Dinkes Kota Salatiga belum berjalan sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kasus DBD secara signifikan di kota tersebut. Kondisi diatas akan sangat mempengaruhi keberhasilan tindakan penanggulangan dan pengendalian DBD di Kota Semarang. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pelaksanaan surveilans DBD di Kota Semarang dan identifikasi penyebab masalah dalam pelaksanaan surveilans DBD.
System surveilans penyakit DBD adalah pengamatan penyakit DBD di Puskesmas meliputi kegiatan pencatatan , pengolahan dan penyajian data penderita DBD untuk pemantauan mingguan , laporan mingguan wabah,laporan bulanan program P2DBD, penentuan desa atau kelurahan rawan , mengetahui distribusi kasus DBD/ kasus tersangka DBD per RW/ dusun, menentukan musim penularan dan mengetahui kecenderungan penyakit. (ditjen P2M dan PLP.1992).
Analisis data yang biasa digunakan dalam surveilans DBD meliputi langkah langkah sebagai berikut:
a. Survey,
b. Analisa system,
c. Desain , mengimlementasikan model yang diinginkan pemakai
d. Implementasi , mempresentasikan hasil desain kedalam pemograman
e. Uji coba desain
f. Testing akhir
g. Deskripsi pengoprasian
h. Konversi database
i. Instalasi
Kendala yang dialami selama ini dalam analisis data adalah penyampaian informasi hasil PE oleh Puskesmas ke DKK. Kendala tersebut yaitu keterlambatan penyampaian hasil PE (lebih dari satu minggu). Tindak lanjut dari PE yang dilakukan oleh DKK , yaitu fogging atau pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Laporan kasus DBD seharusnya dilakukan dalam kurun waktu 1x 24 jam, namun pada kenyataannya lebih dari itu. alur pelaporan kasus DBD dimulai dari masyarakat dan dari petugas kesehatan / RS ataupun klinik lainnya kemudian dilanjutkan pelaporan ke puskesmas , dari puskesmas akan diteruskan laporannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.
Berdasarkan survey kebutuhan dan analisis system terhadap system surveilans dan cara pencatatan dan pelaporan penyakit demam berdarah mulai dari masyarakat , Puskesmas dan kemudian ke Dinas Kesehatan maka sitem yang dikembangkan adalah suatu system informasi surveilans epidemiologi yang bersifat multi user dengan model modular. Adapun model tersebut mencakup modul pemasukan kasus, modul pemasukan pengamatan, modul masukan pengamatan jentik berkala, modul penyelidikan Epidemiologi (PE), modul pencatatan fogging, modul Pokja DBD, modul pemasukan data jumlah penduduk dan modul pelaporan.
Hasil pemasukan data dari modul modul diatas akan menghasilkan laporan laporan yaitu: angka bebas jentik(ABJ), proporsi penyakit DBD per jenis kelamin, proporsi penyakit DBD per golongan umur, laporan House indek, laporan incidency rate DBD, laporan case fatality rate, laporan pelaksanaan PSN, laporan hasil PE dan laporan pelaksanaan fogging.
KESIMPULAN
Surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
Hasil pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit DBD yang telah dilakukan oleh Dinkes Kota Salatiga belum berjalan sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya kasus DBD di kota Salatiga mulanya 76 kasus menjadi 97 kasus.
DAFTAR PUSTAKA
1. Agushybana F, Cahyadi Tri Purnami, M. Solihuddin. Sistem informasi surveilans demam berdarah dengue (SIS DBD) berbasis web untuk perencanaan, pencegahan dan pemberantsan DBD [online]. [cited 2009 Nov 15]
Available from : http://www.litbang.depkes.go.id/download/seminar/desentralisasi6- 80606/MakalahFarid.pdf
2. Daud O. Studi epidemiologi kejadian penyakit demam berdarah dengue dengan pendekatan spatial system informasi geografis di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu [online]. 2008 [cited 2009 Nov 30].
Available from : http://www.scribd.com/doc/16349352/
3. Demam berdarah dengue cara mencegah dan menanggulanginya [online]. 2009 [cited 2009 Nov 25]. Available from :http://www.surabaya-ehealth.org/dkksurabaya/berita/
4. Dirjen P2PL Depkes RI, Panduan Praktis Surveilans Epidemiologi Penyakit, 2003.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia . Nomor 1116 /Menkes /Sk/ Viii/2003
6. Titte K, Adimidjaja, Tri D W, Kristina, Isminah, Leny Wulandari. Kajian masalah kesehatan demam berdarah dengue [online]. [cited 2009 Nov 25] Available
from : http://www.litbang.depkes.go.id/maskes/052004/demamberdarah1.htm
